RUANGLENSA.COM – Polemik dugaan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 7 Kerinci akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak penyedia makanan, SPPG Mekar Jaya Kayu Aro. Pihak dapur menegaskan bahwa seluruh proses penyediaan makanan telah berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis), standar gizi, serta ketentuan anggaran yang ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangannya, pihak SPPG menyebut menu yang disajikan kepada siswa disusun berdasarkan perencanaan mingguan yang terukur. Skema pembiayaan program juga menjadi dasar dalam menentukan komposisi makanan, yakni Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil.
“Program ini adalah program pemerintah dengan standar tertentu, bukan layanan kuliner bebas. Penyusunan menu dilakukan berdasarkan perhitungan gizi dan anggaran yang ketat,” ujar perwakilan SPPG Mekar Jaya.
Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya video di media sosial yang menyebut adanya penolakan menu makanan oleh siswa. Pihak SPPG menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya penolakan terhadap menu, termasuk menu telur yang sempat menjadi sorotan. Sejumlah siswa dalam video tersebut justru memberikan penjelasan bahwa mereka tidak sempat mengambil makanan karena sedang fokus pada persiapan kegiatan perpisahan sekolah.
Temuan ini menguatkan dugaan bahwa isu penolakan menu tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Menanggapi anggapan bahwa menu MBG terkesan monoton, pihak SPPG menegaskan bahwa variasi tetap ada, namun disesuaikan dengan batasan anggaran dan ketentuan program.
Menurut mereka, MBG bukan program komersial yang mengedepankan selera, melainkan program intervensi gizi yang memiliki standar komposisi tertentu.
“Kami bekerja berdasarkan juknis dan sistem yang sudah ditetapkan. Tidak benar jika disebut asal-asalan atau tanpa perencanaan,” tegasnya.
Di sisi lain, respons masyarakat di media sosial menunjukkan dinamika yang beragam. Sebagian warganet memberikan apresiasi terhadap program MBG karena dinilai membantu pemenuhan gizi siswa, terutama di daerah.
Namun, beredarnya informasi yang tidak utuh turut memicu kebingungan dan memperkeruh persepsi publik terhadap program tersebut.
Dengan adanya klarifikasi ini, muncul pertanyaan terkait sumber awal narasi penolakan yang sempat viral. Pihak SPPG Mekar Jaya berharap seluruh pihak, termasuk pihak sekolah, dapat menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan, pihak sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar program berjalan optimal.
Di tengah derasnya arus informasi digital, satu hal menjadi jelas: satu potongan video bisa membentuk opini, tetapi klarifikasi utuh yang menentukan kebenaran.
