RUANGLENSA.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris memimpin langsung jalannya dialog bersama para bupati, wali kota, dan jajaran OPD terkait. Komisi II DPR RI dipimpin Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, didampingi anggota Muhammad Khozim, Esthon L. Foenay, Giri Ramadhan N. Kiemas, serta pejabat pendamping lainnya. Forum ini dimanfaatkan untuk menyerap masukan dan keluhan dari pemerintah daerah terkait persoalan pertanahan di masing-masing wilayah.
“Selamat datang di Provinsi Jambi. Kami mengapresiasi kedatangan Komisi II DPR RI dalam melakukan pengawasan PNBP sektor pertanahan, termasuk mendorong implementasi Reforma Agraria serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Jambi,” kata Al Haris.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung optimalisasi PNBP sektor pertanahan dan terus bersinergi dengan kabupaten/kota, Kantor Wilayah BPN, serta pemangku kepentingan lain untuk menyukseskan Reforma Agraria. “Banyak sengketa lahan di Jambi yang perlahan kami atasi. Dukungan DPR RI sangat kami harapkan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan di lapangan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memastikan pengelolaan PNBP sektor pertanahan berjalan baik dan transparan, termasuk pajak bumi dan bangunan, pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, hingga penyelesaian sengketa. “Kami ingin memastikan mitra kerja kami, Kementerian ATR/BPN, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan sektor pertanahan dan tata ruang. Pada akhirnya, seluruhq jengkal tanah di Provinsi Jambi harus terdaftar dan memiliki legalitas,” ujarnya.
Rifqinizamy berharap pertemuan ini dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP sektor pertanahan di Jambi.
(Red)
